Laila Fatihah Soroti Pelaku UMKM di Samarinda yang Enggan Lakukan Pendataan Kepemilikan Usaha
KABARBORNEO.ID – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah menyoroti masih banyak pelaku UMKM di Samarinda yang enggan melakukan pendataan kepemilikan usaha kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kerena ketakutan untuk membayar pajak jika mempunyai nomor induk usaha.
Hal tersebut diungkapkan Laila pada saat Rapat Pansus II DPRD Samarinda terkait penyusunan dan pembentukan raperda kota Samarinda tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dan higenis di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (20/3/2024).
“Mindset mereka sudah tertanam seperti itu, bahwa jika didata oleh pemerintah dan mempunyai nomor induk usaha harus membuat NPWP dan bayar pajak, padahal kan tidak seperti itu. Ini kan pemahaman yang sepenggal padahal kan nanti mereka hanya perlu diketahui penghasilannya berapa hanya cukup melaporkan pajak saja,” ujar Laila.
Menurut Laila, ini yang menjadi kekhawatiran bersama terkait penyelenggaraan jaminan produk halal dan higienis, karena syarat yang diberikan kepada pelaku UMKM salah satunya adalah harus memiliki nomor induk usaha.
Dimana tujuan dari jaminan produk halal dan higenis yang direncakan adalah untuk:
1. Memberikan ketentraman batin dan keamanan serta keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk dan barang
2. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
3. Mengangkat martabat konsumen dengan cara terhindarkan dari penggunaan produk atau barang yang tidak sesuai dengan ketentuan
4. Memberikan kepastian dan ketersediaan produk halal dan akomodir kepada masyarakat
5. Menumbuhkan kesadaran pengusaha mengenai pentingnya produk halal dan akomodir produk higienis bagi masyarakat sehingga menimbulkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan kualitas mutu daya saing produk di daerah tingkat nasional maupun internasional
7. Mewujudkan persaingan yang sehat dalam perdagangan
“Nah itu yang menjadi tujuan kami kenapa kami ingin mengusulkan pansos ini supaya pelaku UMKM yang ada di wilayah Samarinda ini betul-betul bisa kita bawa menjadi suatu sumber PAD atau sebagai salah satu sumber yang bisa kita promosikan sebagai kualitas daerah yang kaya akan dari usaha produk UMKM,” tutup Laila.(Adv)
