Terkait Kinerja OPD, Komisi III DPRD Kaltim Terus Lakukan Pengawasan dan Evaluasi
KABARBORNEO.ID – Untuk OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.
Sebagai Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Udin, menyarankan OPD dengan serapan rendah untuk memperbaiki kinerja, lantaran anggaran itu merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai ada OPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif. Ini akan merugikan rakyat dan negara. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD agar anggaran dapat terserap dengan baik,” tegas Udin sapaan akrabnya, Selasa (14/11/2023).
Dirinya berharap untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah, Pj Gubernur Kaltim dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah,” ucapnya.
Seperti yang diketahui, Oktober lalu, Pj Gubernur Kaltim melakukan evaluasi serapan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam evaluasi tersebut, 23 OPD mendapatkan rapor merah disebabkan serapan anggaran yang rendah.
Menyoroti hal itu, Muhammad Udin menyarankan Pemprov Kaltim melakukan rotasi atau mutasi kepala dinas yang serapan anggarannya rendah.
“Ini berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024,” katanya.
Menurut Udin, ketidakseriusan 23 OPD ini dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan tercermin dari rendahnya serapan anggaran.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” tutupnya. (ADV/DPRDKALTIM)
