Tindaklanjuti Aksi PMII, Komisi IV DPRD Samarinda Panggil Kadinsos PM Terkait Miskin Ekstrim
KABARBORNEO.ID – Komisi IV DPRD Samarinda menyikapi aksi demonstrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda pada 7 Maret lalu dengan mengundang Kadinsos PM untuk membahas persoalan kemiskinan ekstrim di Samarinda.
PMII menyuarakan tuntutan akan peningkatan layanan, termasuk pengelolaan sampah, parkir pengentasan kemiskinan ekstrim. Tak hanya itu, mereka juga meminta pencopotan tiga kepala dinas: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial jika tidak mampu bekerja.
“Kami sudah menyampaikannya. Samarinda itu ada tim percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan diketuai oleh wakil wali kota dan sekretarisnya Pak Ananta Bappeda,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti usai rapat dengar, Senin (18/3/2024).
“Ada sekitar 10 OPD yang menangani itu. Jadi bukan ‘dosa’ Dinsos saja. OPD lain, ada Perkim, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM ya, lalu dinas lain sebagainya,” tambah Puji.
Puji telah mendata data kemiskinan di Samarinda yang dikategorikan menjadi keluarga sangat miskin, miskin, dan rentan miskin. Jumlah miskin ekstrim di Samarinda mengalami penurunan 1.232 KK yang awalnya berjumlah 1.329 KK.
Puji juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya untuk pengentasan miskin ekstrim, antara lain seperti memberi bantuan bagi pelajar, subsidi BPJS, pemberian sembako dan supsidi air sepanjang tahun 2023. (Adv)
