Pembangunan IKN, BPD Bankaltimtara Didorong Perluas Program Kredit
KABARBORNEO.ID – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno mengatakan melalui program tersebut bisa menjadi salah satu upaya untuk memantapkan perekonomian Kaltim.
“Kita harap ekonomi Kaltim dimantapkan, jangan hanya dukungan ke korporasi yang besar saja, yang kecil semacam UMKM juga harus bertumbuh, apalagi yang ada hubungan dengan pertumbuhan IKN, biar jelas uang beredar ke mana,” kata Agiel, Selasa (14/11/2023).
Mengambil contoh, menurutnya, di Samarinda ada program Kredit Bertuah, kemudian program yang sama juga diterapkan di Kutai Kartanegara dengan nama Kredit Kukar Idaman. Ia berharap, program tersebut bisa didorong ke sepuluh kabupaten/kota lainnya di Kaltim.
“Yang di Kutai Timur, Berau, Bontang, kredit tanpa bunga belum ada. Padahal, di sana pertumbuhan ekonomi ditunjang pertambangan dan perkebunan cukup besar. Itu butuh UMKM memenuhi kebutuhan di perkebunan dan pertambangan. Tenaga kerja banyak, kebutuhan pokok dan sebagainya sangat luar biasa,” papar Agiel.
Politisi dari Fraksi PDIP itu menekankan kepada Bankaltimtara harus mendukung pengusaha kecil yang membutuhkan peralatan usaha, seperti percetakan, dengan memberikan kredit tanpa bunga atau bunga rendah.
“Pengusaha kecil banyak membutuhkan di daerah. Misalnya, ada pasar di Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur, peredaran uang sampai sehari bisa Rp4-5 miliar. Yang dulunya pasar kecil tapi dikelilingi oleh perkebunan sawit yang penduduknya pekerja banyak, jadi luar biasa,” ucap Agiel.
Serta menurutnya, program kredit bank pemerintah ini diharapkan juga dapat mencegah warga melawan pinjol dan rentenir dengan bunga nol persen ke seluruh kabupaten/kota.
“Komisi II telah menyetujui pemenuhan modal Rp 3,5 triliun ke Bankaltimtara. Jadi sebisanya Bankaltimtara bisa menerapkan program kredit melawan rentenir sebagaimana diterapkan di Samarinda dan Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Agiel menerangkan, program kredit melawan rentenir ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal usaha tanpa dibebani bunga tinggi. (ADV/DPRDKALTIM)
