DPRD Kaltim Tegas Menolak Keputusan Penghapusan Honorer
KABARBORNEO.ID – Merespon kebijakan itu, Sigit Wibowo, sebagai Anggota DPRD Kaltim tidak memilih diam, pihaknya akan menyuarakan penolakan serta berusaha menggalang dukungan dari pemerintah daerah.
“Kami akan menghubungi pemerintah pusat melalui asosiasi gubernur, bupati, dan wali kota. Kami minta agar penghapusan itu dibatalkan. Kami akan berjuang supaya bupati, wali kota, dan gubernur tetap mempertahankan tenaga honorer,” tegas Sigit, panggilan akrabnya, Jumat (10/11/2023).
“Penolakan ini sebagai bentuk dukungan kami kepada teman-teman tenaga honorer. Kami menganggap mereka sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan di daerah. Kami berharap, Pemerintah Pusat, yakni Bapak Jokowi, bisa mendengar aspirasi kami,” papar Sigit.
Seperti diketahui, berbagai penolakan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Presiden Joko Widodo, terus bergema.
Selaras dengan penolakan yang terjadi, Sigit meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan kebijakan tersebut.
“Kami di Provinsi Kaltim menegaskan tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Kami akan tetap memperjuangkan mereka, terutama di Kaltim,” kata Sigit. (ADV/DPRDKALTIM)
