Puji Beberkan 4 Penyebab Penerapan BPJS Ketenagakerjaan Belum Maksimal
KABARBORNEO.ID – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Asti menyampaikan bahwa penerapan program BPJS Ketenagakerjaan di Samarinda masih belum maksimal.
Hal tersebut dikarenakan terdapat empat kendala yang menghambat. Pertama, terdapatnya masalah regulasi yang belum lengkap, dimana regulasi tersebut cukup penting agar dapat memproses seberapa besar tenaga kerja rentan yang dapat terserap untuk diberikan bantuan dan jaminan perlindungan oleh pemerintah.
“Kami ingin membayarkan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 19 ribu pekerja rentan, tetapi tidak ada regulasinya. Data yang diperlukan harus lengkap, seperti by name, by phone, by address, dan rekening,” jelasnya.
Kedua, Puji menerima keluhan dari Disnaker terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai belum memiliki kompetensi yang masih dalam bidangnya. Belum lagi banyaknya mutasi pegawai selama dua tahun terakhir.
“SDM di Samarinda sering kali mengalami mutasi terlalu cepat, terutama mereka yang mengurus bidang ini. Akibatnya, apa yang sudah direncanakan tidak berjalan maksimal,” ujarnya.
Ketiga, tak kalah penting yaitu masalah anggaran. Puji menilai, peningkatan anggaran sangat diperlukan guna menunjang berbagai pelatihan yang diharapkan mampu melahirkan SDM yang kompeten.
“Anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp14 miliar rupiah ditambah dengan bantuan presiden sebesar Rp3,8 miliar, jadi totalnya sekitar Rp18 miliar. Anggaran ini perlu ditingkatkan untuk melaksanakan pelatihan dan kegiatan lain,” katanya.
Keempat, Puji menjelaskan terhalangnya masyarakat dalam sebuah kesenjangan informasi. Berbagai pelatihan dan cara mengaksesnya masih belum tersampaikan secara merata di masyarakat.
“Misalnya, ada job fair yang diadakan, tetapi tidak semua orang tahu tentang hal itu. Ada yang tidak tahu ke mana harus mencari informasi pelatihan,” ungkapnya.
Ia berharap dengan mengatasi kendala-kendala ini, program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di Samarinda dapat berjalan lebih efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan.
“Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah regulasi, memperkuat SDM, menambah anggaran, dan memastikan informasi tersebar merata agar program ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
