Pemprov Kaltim Terus Tingkatkan Jaringan Informasi Geospasial Daerah
KABARBORNEO.ID – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan sinergi untuk memperkuat Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) dengan tujuan untuk mengintegrasikan semua data perencanaan dan evaluasi pembangunan di seluruh Kabupaten-Kota di Kaltim.
Menurut Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi Bappeda Kaltim, Muhammad Hamsani, data yang dihasilkan dari JIGD ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
Meskipun demikian, Hamsani mengakui bahwa dua wilayah di Kaltim, yaitu Kabupaten Paser dan Kutai Barat (Kubar), belum terintegrasi ke dalam jaringan informasi geospasial. Hal ini disebabkan oleh pembuatan Portal Geospasial yang tidak sesederhana yang disiapkan. Namun, Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah menyiapkan portal yang bisa dimanfaatkan bernama Palapa. Hanya tinggal ekspos data saja di situ dan berkoordinasi dengan badan geospasial RI, itu bisa memfasilitasi data-data yang ada di daerah dan nanti dikembangkan sendiri data geospasialnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bappeda Kaltim juga telah melakukan kesepakatan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Paser bahwa wilayah tersebut sudah siap terintegrasi dengan geospasial milik Provinsi Kaltim pada tahun 2023 ini. Targetnya adalah pada akhir tahun 2023 semua 10 Kabupaten-Kota sudah terintegrasi dengan baik.
Hamsani berharap, dengan terintegrasinya semua data geospasial di sepuluh Kabupaten-Kota, maka data tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan riset dan pengembangan lainnya sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 terkait dengan satu data Indonesia. “Inilah bagaimana kita ingin memberikan satu peluang dalang rangka pengembangan data geospasial di Kaltim,” ujarnya.
Dengan adanya JIGD yang terintegrasi dengan baik, diharapkan akan memudahkan pemerintah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan di seluruh wilayah Kaltim. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi pembangunan di Kaltim. (ADV/DISKOMINFO KALTIM)
