DPRD Kaltim Mengawal APBD Perubahan 2023 Dengan Menangani Banjir Kota Bontang
KABARBORNEO.ID – Untuk mengawal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023, Anggota DPRD Kaltim Sutomu Jabir memfokuskan pada penanganan banjir di kota Bontang. Selasa, (24/10/2023)
Anggota legislatif fraksi PKB ini juga berkomitmen akan memastikan dana yang digunakan untuk program yang memiliki tujuan mensejahterakan rakyat dan infrastruktur di wilayah Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau.
“Saya akan memastikan dukungan dari pemerintah provinsi untuk membangun bendungan di Sungai Suka Rahmat. Proyek ini telah dimulai tahun ini, tetapi masih menghadapi kendala terkait izin kawasan hutan dan studi kelayakan.” katanya.
Menurutnya, agar tidak menyebabkan Banjir di Bontang, bendungan ini akan berfungsi mengatur serta menampung debit air yang berasal dari Kutai Timur.
Ia kemudian berharap proyek ini dapat segera diselesaikan tahun 2024.
Selain bendungan, Sutomo Jabir juga memberikan usul agar memperdalam serta membersihkan sungai-sungai di kota.
Danau buatan yang dibuat oleh PT Badak NGL dijadikannya contoh, karena dirasa sangat efektif dalam menampung air hujan.
“Di sisi lain, pemerintah provinsi juga harus mengatasi deforestasi lahan yang menjadi penyebab banjir. Ini harus segera diselesaikan, karena jika tidak, masalah banjir akan semakin parah,” paparnya.
Dirinya juga sampaikan, Untuk menyediakan air bersih ke Bontang dan Kutai Timur, terutama Kecamatan Teluk Pandan, ia akan melakukan monitoring progres penggunaan kolam bekas tambang.
Proyek pemasangan pipa-pipa distribusi air bersih telah dimasukkan dalam anggaran tahun depan.
“Ikatan kerja sama dengan perusahaan tambang lokal telah dibentuk untuk mengatur aliran air dari kolam bekas tambang. Pemerintah Provinsi Kaltim akan menyediakan pipa distribusi hingga ke Bontang dan Teluk Pandan. Air dari kolam tersebut telah diuji dan memenuhi standar pH yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, Sutomo Jabir juga menegaskan bahwa dirinya akan selalu memantau perkembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Serta berharap proyek ini akan berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan.
“Tentu, masih ada berbagai masalah yang harus diatasi di Kutai Timur dan Berau, seperti jembatan dan jalan provinsi. Namun, saya optimis bahwa melalui kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, kita dapat membangun wilayah ini menjadi lebih baik,” pungkasnya. (ADV/DPRDKALTIM)
