Dewan Usulkan Alokasi Pertanian Ditambah 20 Persen dari APBD Kaltim
KABARBORNEO.ID – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun meminta alokasi anggaran di bidang pertanian ditambah minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengingat, saat ini secara keseluruhan alokasi sektor pertanian hanya Rp117 miliar. Menurutnya, hal ini masih tergolong minim untuk menguatkan sektor pertanian Kaltim.
“Sebab hanya sekitar 7 persen dari total APBD provinsi, dalam artian upaya untuk mengunggulkan sektor pertanian pangan masih belum optimal,” ujar Samsun sapaannya, Kamis (2/3/2023).
Samsun berharap kedepannya pasokan pangan di Kaltim tidak lagi bergantung pada luar daerah dan mengarah ke sektor unggulan.
Ia menuturkan, untuk mendorong sektor pertanian di Kaltim menjadi unggulan setidaknya minimal mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari total APBD, sama dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Sehingga bisa selaras dengan visi misi Gubernur Kaltim untuk mewujudkan Kaltim Green.
Lanjutnya, jika hanya gembar-gembor untuk mewujudkan Kaltim Green dan bercita-cita menjadikan pangan di Kaltim tetapi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tidak mencerminkan dengan sektor yang ingin diunggulkan dengan value yang sedikit, maka pupus lah harapan.
“Ingin mendaulatkan pangan, tapi RKPD untuk alokasi pertanian masih minim, ibarat jauh panggang dari api, tak akan ketemu visi tersebut,” ucapnya.
Politisi PDIP itu menambahkan, bidang pertanian ini merupakan objek yang sangat penting bagi kesejahteraan pangan masyarakat lokal. Kedepaannya pasokan pangan diharapkan tidak perlu lagi mengambil dari luar daerah karena lahan pertanian di Kaltim masih sangat luas, dilain hal keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi peluang yang sangat besar.
Terpenuhinya sektor pangan menjadi peluang besar untuk kaltim, oleh sebab itu mulai saat ini membaca peluang tersebut dan mengupayakan kebutuhan pangan lokal, dengan menekankan sektor ramah lingkungan, salah satunya dengan pertanian tanaman pangan.
“Swasembada pangan di pusaran IKN adalah sesuatu yang mesti dipikirkan sekarang juga, dengan menggarapnya secara serius, jika memang ingin mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas sektor pertanian, agar mencerminkan visi dan misi Pemerintah Daerah itu sendiri mewujudkan Kaltim Green,” katanya.
Selain itu, kebutuhan beras masih perlu ditingkatkan karena belum sampai kehilir beras sudah habis secara domestik.
“Diharapkan dukungan dari berbagai pihak dan alokasi yang diprioritaskan, maka akan bermunculan hasil pertanian yang berkualitas dan mendominasi pasar lokal,” pungkasnya. (RSK/ADV/DPRDKALTIM)
Keterangan Foto : Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim.
