Bermanfaat Bagi UMKM, Encik Wardani Apresiasi Program E-Katalog Disprindagkop-UKM
![](https://kabarborneo.id/wp-content/uploads/2023/11/D7873DDC-13CC-4872-8F9D-196C6EE9E359.jpeg)
KABARBORNEO.ID – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Encik Wardani sampaikan layaknya mengapresiasi Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui e-katalog.
“Pentingnya e-katalog sebagai salah satu cara belanja pemerintah yang wajib digunakan oleh pelaku UMKM,” kata Encik, Jumat (3/11/2023).
e-katalog sendiri merupakan sistem informasi elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memuat informasi usaha, harga, dan informasi lainnya yang terkait dengan penyedia barang atau jasa.
Menurutnya, e-katalog dapat sangat memudahkan pelaku UMKM untuk menawarkan produk atau jasa mereka kepada pemerintah maupun swasta.
“Saya menilainya ini masih belum maksimal dan banyak pelaku UMKM belum bisa melakukan ini secara teknis. Namun pasti ada koordinasi dinas terkait terkait pelatihan beberapa UMKM,” katanya.
Anggota legislatif dari fraksi PKS itu juga menilai hal tersebut menjadi tantangan Kaltim dalam membuat e-katalog menjadi terkemuka, karena ini amat sangat memudahkan, bahkan dalam e-katalog mencari jasa cleaning service pun juga ada.
“Orang mau cari barang apa juga ada. Tinggal klik pakai jari sudah bisa bertransaksi dan ini perlu dimasifkan lagi kepada UMKM,” jelasnya.
Terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, guna terus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pasar merupakan bentuk harapannya kepada Disperindagkop.
“Yang pasti bahwa peningkatan UMKM harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” ucapnya.
“Sebab upaya mereka sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran karena berkait dengan tumbuhnya UMKM di Kaltim,” sambung Encik.
Dirinya juga sangat mendukung program yang dicetuskan Disperindagkop Kaltim, serta meminta agar bersifat kontinu dan masif. Terkhusus dalam hal mengawasi dan mengevaluasi bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM.
“Saya ingatkan jangan sampai tidak ada yang mengontrol. Terkadang pemerintah membuat program menyalurkan bantuan ke UMKM, kemudian programnya ditinggal tanpa ada pengawasan,” tutup Encik. (ADV/DPRD KALTIM)