Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Puji Setyowati : Kemiskinan Tidak Berbicara Satu Indikator Saja
KABARBORNEO.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyawati, mengatakan kalau yang perlu dibangun adalah lapangan pekerjaan, maka hal itu yang harus kita bangun dan benahi.
“Kita mendorong pemerintah untuk menggarap hilirisasi,” ucapnya, Kamis (16/11/2023).
Anggota legislatif itu berikan contoh, kita punya pisang, singkong ubi dengan kualitas yang bagus, tapi begitu dipanen, dikirim keluar pulau. Dan kemudian setelah pisang dan singkong atau ubi itu dibuat berbagai produk, hasil olahannya dikirim kembali ke pasar-pasar Kaltim.
“Saat masih bahan baku dibeli mereka di Kaltim 50 ribu rupiah, tapi setelah diolah harganya jadi 5 juta rupiah,” kata Puji berikan contoh.
Ia melanjutkan, cara kita membangun pengolahan-pengolahan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di Kaltim untuk mengurangi angka kemiskinan, merupakan bentuk dalam upayamewujudkan hilirisasi.
“Kalau pemerintah berkomitmen mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah yang kaya raya akan sumber daya alam ini, harus konsekuen hilirisasi diciptakan untuk lapangan pekerjaan dengan membangun pabrik pengolahan,” papar Puji.
Politikus perempuan ini juga mengatakan, salah satu penyebab kemiskinan ialah perbaikan infrastruktur yang tidak terpenuhi dengan baik.
“Dia menanam cabe di hulu sana, mau dibawa ke pasar, tapi sepanjang dari rumah menuju pasar biayanya melebihi harga cabe,” Puji menjelaskan.
Puji berharap APBD yang ada diperuntukkan untuk infrastruktur dan konektivitas dibenahi, bukan hanya yang ada di perkotaan tetapi mencakup dan menjangkau masyarakat di desa-desa.
Sebab, melihat persentase penduduk miskin Kaltim masih berada di bawah rata-rata nasional, dimana nasional tercatat angka kemiskinan 9,36 persen dan Kaltim 6,11 persen. Sementara Provinsi dengan angka kemiskinan terendah ada di Bali sebesar 4,25 persen dan tertinggi Papua 26,03 persen.
Menurutnya tingkat kemiskinan ini di tahun 2022 sempat turun sekitar 0,6 persen dan tahun ini mulai naik lagi.
“Indikatornya banyak ya, apakah karena adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) baru, ataukah memang kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan, ataukah ada inflasi harga melambung tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak mampu lagi,” tutup Puji. (ADV/DPRDKALTIM)
