Sapto Setyo Pramono : Pemimpin Itu Pasti Berganti, Kebijakan EBT Tidak Boleh Gonta-ganti
KABARBORNEO.ID – Guna mencapai visi zero emisi karbon pada tahun 2050, Sapto Setyo Pramono mendorong pemerintah meningkatkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
“Kita harus mendukung program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Anggota Komisi II itu, pada Kamis (9/11/2023).
Sampai saat ini, pemerintah belum konsisten dalam membuat produk EBT yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Padahal, EBT berpotensi besar untuk dapat dimanfaatkan di Kaltim. Adapun potensi tersebut antara lain energi surya, angin, air, dan biogas.
“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” ujarnya.
Politisi dari fraksi Golkar itu mencontohkan limbah yang berasal dari perkebunan sawit yang melimpah ruah di Kaltim. Yaitu biogas, biogas sendiri dapat difungsikan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, baik skala rumah tangga maupun industri.
Dan juga, dampak negatif dari limbah sawit terhadap lingkungan dapat berkurang berkat biogas.
“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit” jelasnya.
Agar dapat menghemat biaya operasional serta meningkatkan pendapatan para petani sawit, selain menjual tandan buah segar (TBS), mereka juga bisa menjual listrik dari biogas.
Terkait hal ini, Sapto meminta agar pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat agar dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” tegas Sapto.
Sapto menginginkan pada setiap pergantian kepemimpinan di provinsi ini, tidak mengubah niat dan prioritas EBT yang telah ditetapkan. Sebab itu ia menekankan pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan EBT di Kaltim.
“Hal yang menjadi perhatian, tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” ujarnya (ADV/DPRDKALTIM)
