Pertanyakan Realisasi APBD Murni 2022, Komisi IV DPRD Kaltim Panggil Disdikbud
KABARBORNEO.ID, SAMARINDA – Menjelang akhir tahun 2022 Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dalam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pemanggilan ini dilakukan untuk mempertanyakan terkait realisasi kegiatan Disdikbud Kaltim yang telah dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
RDP ini digelar di Gedung D Kantor DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Selasa 13 September 2022 yang lalu.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis pun membenarkan bahwa legislatif mempertanyakan progress dari kegiatan anggaran murni tahun 2022 yang hingga saat ini masih berjalan.
“Banyak yang kita tanyakan, tapi secara globalnya terkait permasalahan di Disdikbud Kaltim. Ini tupoksi kami dalam pengawasan dan mensupport visi misi Gubernur Kaltim yang ingin menciptakan kualitas sumber daya manusia berkualitas,” ujar Nanda sapaannya saat diwawancara, Selasa (20/9/2022).
“Makanya, kita banyak diskusi saja terkait berbagai permasalahan apa yang bisa kita cari solusinya bersama-sama. Kita juga menanyakan program 2023 nanti seperti apa dan seterusnya,” sambungnya.
Realisasi anggaran Disdikbud Kaltim hingga saat ini dinilai memang belum maksimal. Pasalnya lanjut Ananda Moeis, baru terealisasi sekitar 36 persen.
“Baru 36 persen. Kita berharap dinas pendidikan bisa melakukan penyerapan anggaran secepatnya. Tujuannya, agar tidak terjadinya Silpa tahun 2022 ini,” harapnya.
Selain membahas persoalan realisasi APBD, RDP ini juga membahas masalah lainnya seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), realisasi beasiswa, kendala zonasi serta program kegiatan di tahun 2023.
Menanggapi itu, Kadisdikbud Kaltim Muhammad Kurniawan membenarkan bahwa realisasi anggaran baru sekitar 36 persen.
“Saat ini masih berjalan, masih ada progres kegiatan yang baru ditandatangani kontrak. Kalau beasiswa murni itu sudah selesai, sudah kita serahkan. Kira-kira 100 persen yang sudah kita cairkan. Tinggal proses selanjutnya jika ada dana tambahan di perubahan,” jelasnya.
Disinggung terkait kendala yang dihadapi Disdikbud Kaltim, Kurniawan menyebutkan bahwa salah satunya disebabkan proses pelelangan yang terlambat. Akan tetapi, mantan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim ini optimis dapat mencapai target.
“Ke depan akan ada evaluasi, target kita setinggi-tingginya,” pungkasnya. (Ach/ADV/DPRDKaltim)
