Advertorial

Melihat Stadion Utama Palaran Bak Mati Suri, DPRD Kaltim Anjurkan Dikelola oleh Pihak Profesional

KABARBORNEO.ID – Guna menghidupkan kembali fungsi Stadion Utama Palaran, Nidya Listiyono, sebagai anggota DPRD Kaltim mengusulkan Pemprov Kaltim menggandeng pengelola profesional.

Stadion Utama Palaran itu dicap sebagai aset Pemprov Kaltim yang mati suri, sejak digunakan untuk perhelatan PON Kaltim 2008, pengelolaannya juga terkesan setengah hati.

“Saya merekomendasikan pengelolaannya ke pengelola yang profesional. Itu harus by data dulu,” ucap Politikus berjiwa muda itu, Kamis (26/10/2023).

Namun, terkait adanya perbaikan di jalanan depan Sadion Utama Palaran serta pemagaran di sekeliling kompleks stadion, dirinya tidak menutup mata akan hal tersebut dengan merespons positif aktivitas itu.

“Hari ini kan mulai dirawat ya, jalannya sudah mulai diaspal dan bagus,” tuturnya.

Meski begitu, Tiyo tetap berharap adanya perbaikan lebih lanjut. Terkhusus bagi beberapa gedung dan tempat cabang olahraga (cabor) yang berada di dalam stadion.

“Kami sudah angkat bicara mulai jauh hari terkait Stadion Utama Palaran yang tak terawat dengan baik itu,” jelasnya.

BACA JUGA :  DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Raperda antara DPRD dan Pemprov Transparan dan Terbuka

Sebab itu, pada saat ada perbaikan sedikit demi sedikit, sorotan yang disampaikan pihaknya beberapa waktu lalu mendapat tanggapan baik.

“Kami dari Komisi II akan terus mengkritisi dan meminta Pemprov Kaltim untuk fokus terhadap perbaikan aset-aset yang ada,” tegas Tiyo.

Karena ditakutkan jangan sampai aset semegah Stadion Utama Palaran yang sudah di desain sedemikian rupa namun tidak dirawat sebagaimana mestinya di kemudian hari.

“Kami memang minta pemerintah untuk fokus terhadap perbaikan aset-aset yang ada,” kata Tiyo

Terkait pihak mana yang akan mengelola Stadion Utama Palaran nanti, pihaknya masih belum bisa memastikan. Karena kedepannya akan ada penawaran semacam bentuk kerja sama.

“Bentuk kerja sama itu kan macam-macam untuk pihak ketiganya. Bisa swasta, mungkin pemda lain. Misalnya ya, kan kita enggak tahu karena kita belum punya kapasitas untuk mengelola. Kita lihat nanti,” pungkaa Tiyo. (ADV/DPRDKALTIM)

Related Articles

Back to top button