Ely Hartati Rasyid Geram, Bankeu Kukar Jauh dari Harapan
KABARBORNEO.ID – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid menyoroti nilai bantuan keuangan (Bankeu) yang diberikan Pemprov Kaltim kepada Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar).
Kabupaten Kukar sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar kedua di Kaltim hanya mendapat Bankeu sebesar Rp38,1 miliar.
Menurutnya angka tersebut terlalu kecil dan Pemprov Kaltim perlu menelaah kembali besaran Bankeu yang layak diberikan ke Pemkab Kukar.
“Saya sebagai perwakilan dapil merasa malu untuk menyatakan bahwa segitunya aja. Kukar itu penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan oleh bankeu Pemprov, harusnya dipikirkan,” ujar Ely saat memberikan intrupsi dalam rapat paripurna DPRD Kaltim ke-12, belum lama ini.
Ely mengatakan bahwa, nilai anggaran itu perlu di tingkatkan, sebab menurutnya, hal itu harus lebih berkeadilan dalam hal keuangan.
Melirik tahun sebelumnya, Ely menyebutkan nilai Bankeu yang diberikan kepada Kukar sekitar Rp40 miliar. Anggaran tersebut pun terbilang kurang dan masih harus ditombok.
“Kalau tahun sebelumnya cuma Rp40 miliar, walaupun itupun juga ada kekurangan bayarnya harus ditombok sekian miliar kan. Yah nanti kita lihat lah angka-angka persisnya,” bebernya.
Politikus PDI Perjuangan itu, juga menyinggung jika Kukar adalah wilayah luas di Kaltim dengan penduduk yang sangat banyak, dan tentunya secara politik sangat berpengaruh bagi pemprov, sehingga Kota Raja wajib diperhatikan.
Berangkat dari itu, Ely menegaskan pada tahun 2024 mendatang akan mengusulkan besaran Bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp100 miliar.
Dengan harapan, dari nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.
“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu Batuah ke Bukit Biru itu belum, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga yang harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi, serta jalur-jalur vital,” terangnya.
”Karena semua proyek strategis itu harus dibantu dan itu harus benar-benar selesai supaya Kaltim tidak hanya menjadi penonton Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya. (ATW/ADV/DPRDKALTIM)
