DPRD Kaltim Mendorong Pemprov Lakukan Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Peternakan
KABARBORNEO.ID – Sapto Setyo Pramono menerangkan, terutama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan, serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Jangan sampai ada tumpang tindih antar-sektor. Kami juga akan mengundang Kementerian Pertanian dan Peternakan Pusat dalam rapat Komisi II, agar lebih komplit,” kata Sapto. Jumat (3/11/2023).
Komisi II DPRD Kaltim juga akan melakukan sinkronisasi sektor peternakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2022-2024 yang disahkan pada Maret 2023. Tujuannya, terdapat kepastian klasifikasi wilayah provinsi untuk lahan sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor peternakan.
“Kaltim harus meningkatkan kemandirian pangan, seperti memproduksi daging dan telur di daerah, disamping menjaga konsistensi dan kualitasnya. Kami juga mendorong peternak memanfaatkan hibah-hibah pemerintah untuk memacu ekonomi kerakyatan di sektor peternakan,” jelas Sapto.
Produksi daging dan telur di Kaltim, menurut Sapto, belum mencukupi kebutuhan daerah. Kebutuhan daging sapi tingkat provinsi, saat ini hanya 28 persen yang dapat dipenuhi oleh peternak lokal.
Sedangkan untuk komoditas telur ayam, peternak di Samarinda mampu memenuhi 40-60 persen permintaan tingkat provinsi.
“Sementara, sektor peternakan di Kaltim semestinya bukan hanya daging sapi, tetapi juga ada kambing, lebah, walet, dan hasil ternak lain yang punya potensi ekonomi,” tegas Sapto.
Melihat hal itu, Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim.
Dalam agenda itu, Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DRPD Kaltim, mendorong sektor peternakan siap menangkap peluang jelang kepindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2024.
“Kami ingin mengetahui kawasan mana saja yang cocok untuk pengembangan peternakan. Apakah sentra ekonomi peternakan di satu kawasan atau ada di daerah lain,” kata Sapto.
Dirinya mendorong sektor peternakan perlu memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri terlebih dahulu, baik pada komoditas daging, telur, susu, dan lainnya.
DPRD mendorong realisasi program peternakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah 2024-2026.(ADV/DPRDKALTIM)
