Abdul Rohim Sebut Sertifikasi UMKM Tak Bisa Hanya Mengandalkan Dana APBN
KABARBORNEO.ID – Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menyatakan keprihatinannya bahwa APBN tidak komprehensif mencakup seluruh kegiatan sertifikasi halal dan higienis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Samarinda, dengan hanya mengandalkan dana APBN saja tidak mungkin mencapai seratus persen dari UMKM tersebut.
Jumlah pelaku UMKM di Kota Samarinda dan Samarinda Seberang yang terus bertambah menunjukkan belum adanya angka pasti. Pihak Rohim pesimis dengan tantangan pencapaian target UMKM memperoleh sertifikat halal dan higienis, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
“Kita khawatir tidak bisa mengejar target untuk semua pelaku UMKM ini,” ujarnya seusai diskusi dengan perwakilan dari pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama, MUI Samarinda, UINSI Samarinda, Dinas Koperasi UKM & Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan BPOM, Senin (6/6/2024).
“Saat ini anggaran untuk sertifikasi barang atau produk resiko rendah atau self declare pembiayaannya masih dari APBN,” sambungnya.
Abdul Rohim meminta seluruh perwakilan OPD dan pemangku kepentingan untuk membahas permasalahan tersebut secara internal, dan menjelaskan bahwa Pansus II akan melakukan pembahasan serupa untuk mendapatkan masukan lebih lanjut.
“Karena pada akhirnya ini soal anggaran (untuk pelaksanaannya), jadi memang harus diskusi, untuk mereka alias di internalnya,” tutupnya. (Adv/DPRDSamarinda)
