Pemprov Kaltim Rumuskan Cara Menyelesaikan Persoalan Kemiskinan
KABARBORNEO.ID – Pemprov Kaltim selalu mengedepankan persoalan sosial di tengah masyarakat. Salah satunya mengentaskan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni pengentasan kemiskinan adalah urusan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
Sri menjelaskan, pengentasan kemiskinan kini bukan hanya menjadi tugas instansi teknis terkait, tetapi reformasi birokrasi pun harus berdampak pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan.
“Sekarang ini, pengentasan kemiskinan juga sudah menjadi tematik reformasi birokrasi,” kata Sekda Sri Wahyuni saat membuka Forum Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023 bertema Integrasi Regsosek dalam kerangka kebijakan Satu Data untuk mendukung agenda strategis pengentasan kemiskinan Kalimantan Timur di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa, 6 Juni 2023.
Terlebih, Kementerian PAN dan RB sudah mulai mengubah cara penilaian reformasi birokrasi yang tidak lagi berdasarkan proses bisnis atau ketersediaan dokumen saja, tetapi lebih pada output. Apa hasilnya, apa dampaknya.
Sebagai contoh, indeks pembangunan manusia (IPM) sangat baik. Dimana Kaltim berada di posisi ketiga di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Demikian pula kontribusi ekonomi Kaltim tertinggi untuk regional Kalimantan mencapai 52 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kaltim terbilang baik mencapai 4,48 persen. Namun di sisi lain, angka kemiskinan Kaltim ternyata masih relatif tinggi di lingkup regional Kalimantan yakni 6,44 persen per September 2022.
Kemiskinan di Kaltim berada di bawah pencapaian Kalimantan Selatan 4,49 persen dan Kalimantan Tengah 5,28 persen.
“Tentu kita tidak ingin secara sporadis dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Kita punya dana, kita akan berikan bantuan yang sifatnya dari hulu sampai hilir. Di hulu kita berikan bantuan modal usaha, sementara di hilir kita salurkan bantuan untuk peningkatan daya beli,” terang Sekda Sri Wahyuni, seperti dikutip dari laman www.kaltimprov.go.id.
Sri juga menyoal apakah program dan kegiatan yang dilakukan terkoneksi dengan baik merespon kondisi di lapangan. Kemudian, apakah program yang ditawarkan bisa menjangkau data penduduk miskin di daerah.
“Apa sih manfaat dari kehadiran perangkat daerah ini? Kalau perangkat daerah ini tidak ada atau digabung, adakah dampak capaian kesejahteraan yang akan terganggu. Kalau ada atau tidak OPD itu tidak ada pengaruh, maka ada kemungkinan OPD diciutkan. Ini bukan menghantui ya,” ucapnya.
Menurutnya, ini adalah pola penataan reformasi birokrasi yang tidak lagi hanya bergantung pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saja, tapi outcome dan dampaknya bagi pengentasan kemiskinan.
“Jadi tidak dibalik. Kita ciptakan OPD, ciptakan tupoksi, baru mencari outputnya apa? Maka harus ditentukan dulu outputnya apa,” ucap Sri menambahkan.
Karena itu, sangat diperlukan potret peta kemiskinan secara lengkap, termasuk karakteristik, peta sebaran hingga tipologinya. Namun tegasnya, program pengentasan kemiskinan yang sudah baik, harus terus dilanjutkan dan disempurnakan.
“Bicara kemiskinan, maka harus klir dulu yang namanya data dasar tentang masyarakat miskin dan karakteristiknya, sehingga intervensi yang dilakukan nanti bisa menjawab persoalan kemiskinan,” tutup Sri Wahyuni.
Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando menyebutkan tujuan dari pelaksanaan Forum Satu Data ini dalam rangka sinkronisasi dan konsolidasi data difokuskan pada data yang berkaitan dengan dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur.
Menurutnya rapat ini sangat penting, karena permasalahan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi paradoks dalam pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi di Kaltim belum sepenuhnya bersifat inklusif. Oleh karena itu, hal ini perlu diantisipasi dengan baik melalui kebijakan pembangunan yang tepat didukung dengan data yang akurat,” kata Yusliando.
Rapat dihadiri diikuti 100 peserta dari seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim. Narasumber dihadirkan antara lain Toton Dartono (Unit Advokasi Daerah TNP2K), Kepala BPS Yusniar Juliana dan Kepala Diskominfo Kaltim M Faisal. (ADV/DISKOMINFO KALTIM)
