DPRD Samarinda Dukung Penuh Pembangunan Kereta Api Kaltim
KABARBORNEO – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Timur. Ia meyakini, Kota Samarinda akan menjadi pihak yang paling diuntungkan jika proyek tersebut terealisasi.
Gagasan pembangunan moda transportasi modern ini kembali mencuat setelah Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan inisiasi tersebut kepada delegasi investor dari Provinsi Anhui, China. Dalam pernyataannya, Seno menyebut Kalimantan Timur siap menghadirkan kereta api sebagai bagian dari transformasi transportasi yang mendukung kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau stasiun pusatnya ada di Samarinda, otomatis kota ini akan jadi simpul utama. Itu akan sangat menguntungkan,” ujar Viktor dengan optimis.
Ia menilai proyek kereta api bukan hanya sebatas infrastruktur, melainkan peluang besar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di Samarinda, yang selama ini dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan. Dengan posisi strategis sebagai kota penyangga IKN, kebutuhan moda transportasi baru dinilai semakin mendesak.
“Hasil-hasil dari berbagai daerah nantinya akan terdistribusi melalui Samarinda. Maka, ini potensi nyata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Viktor juga mengingatkan bahwa wacana proyek kereta api ini sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelumnya, telah digagas proyek rel Borneo sepanjang 203 kilometer dengan nilai investasi mencapai Rp53,3 triliun. Jalur ini direncanakan melintasi Penajam Paser Utara, Kutai Barat, dan Balikpapan.
Namun, rencana tersebut sempat mengalami kemunduran setelah pihak investor utama, Rusian Railways, menarik diri dari proyek pada tahun 2020. Hal ini membuat pelaksanaannya sempat mandek dan kehilangan arah.
Meski begitu, Viktor melihat masih ada harapan. Berdasarkan informasi dari situs resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, proyek kereta api Borneo masih berada dalam tahap persiapan. Ini menandakan peluang realisasi tetap terbuka, meski butuh dorongan kuat dari pemerintah dan kejelasan dari sisi pendanaan.
“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan stakeholder menindaklanjuti. Jangan sampai peluang ini kembali hilang. Kita harus siap menyambut perubahan,” tutupnya.(adv)
