DPRD Samarinda Desak Pemkot Atasi Masalah Warga Tanpa Ijazah
KABARBORNEO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti permasalahan klasik yang masih membayangi Kota Tepian, yakni tingginya jumlah warga yang belum memiliki ijazah pendidikan formal. Kondisi ini, menurutnya, berimbas langsung pada tingginya tingkat pengangguran karena minimnya peluang kerja yang bisa mereka akses.
Ia mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak menutup mata dan segera mengambil langkah nyata untuk membantu kelompok masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai.
“Orang-orang dengan keterbatasan pendidikan ini butuh intervensi serius dari pemerintah,” ucap Anhar.
Solusi yang ditawarkan Anhar bukan sekadar formalitas, melainkan program pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Sertifikat tersebut bisa menjadi modal kerja yang sah dan diakui industri.
“Sertifikasi ini bukan hanya membekali mereka dengan keterampilan, tapi juga membuka peluang untuk diterima kerja,” tegasnya.
Ia menyebut keberadaan UPTD Ketenagakerjaan bisa dimaksimalkan untuk menjadi pusat pelatihan keterampilan kerja. Lewat lembaga itu, masyarakat bisa mendapatkan pelatihan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
Namun, Anhar mengingatkan agar pelatihan tidak dilakukan asal-asalan. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sektor unggulan di Samarinda agar program tidak mubazir dan benar-benar bermanfaat.
“Kalau struktur ekonomi kita bertumpu pada industri kayu lapis atau sektor jasa, maka pelatihannya harus mengarah ke situ. Jangan sampai melatih keahlian yang tidak relevan,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan, program pelatihan juga harus menyasar warga yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi. Menurutnya, pelatihan berbasis keterampilan bisa menjadi jalan tengah untuk menjembatani kesenjangan pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja.
Di sisi lain, Anhar juga mengajak kalangan swasta untuk berkolaborasi dalam program pelatihan ini. Dunia industri, menurutnya, bisa membantu merancang pelatihan sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar kerja sesungguhnya.
“Sektor swasta bisa diajak bicara untuk menjadi mitra dalam pelatihan. Jadi saat mereka lulus pelatihan, sudah sesuai dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.
Dengan pendekatan semacam ini, Anhar yakin angka pengangguran bisa ditekan dan masyarakat tanpa ijazah tetap memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi. “Intinya, jangan biarkan keterbatasan pendidikan jadi alasan untuk tidak berdaya,” pungkasnya.(adv)
