Biaya Perpisahan Sekolah Mahal, DPRD Samarinda Siap Panggil Pihak Terkait
Kaltimes.com – Tradisi perpisahan sekolah yang selama ini dipandang sebagai ajang seremonial penuh sukacita, kini mulai mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Alih-alih memberi kenangan manis, sejumlah orang tua dan siswa justru mengeluhkan beban biaya tinggi yang harus dikeluarkan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Acara yang rutin digelar tiap akhir tahun ajaran itu kini dianggap kehilangan makna. Banyak pihak menilai perlu ada peninjauan kembali, tak hanya pada lokasi dan format acara, tetapi juga terhadap nilai-nilai yang ingin ditanamkan dari kegiatan perpisahan itu sendiri.
Keluhan mencuat dari sejumlah wali murid yang diminta menyetor dana hingga Rp3 juta demi mengikuti perpisahan di hotel berbintang. Di tengah pemulihan ekonomi yang masih belum merata, nominal ini dianggap tidak wajar dan membebani.
Merespons hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menarik iuran dari siswa untuk kegiatan perpisahan. Kepala Disdikbud menekankan, penyelenggaraan di tempat mewah tidak dilarang, asalkan tidak melibatkan pungutan dari orang tua.
“Selama ada sponsor dan tidak ada pungutan, silakan saja. Tapi kalau siswa dibebani, itu yang jadi masalah,” jelasnya.
Isu ini pun turut menyita perhatian Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah. Ia menyebut perlu adanya kejelasan terkait siapa pihak yang mengambil inisiatif pengumpulan dana tersebut—apakah benar berasal dari sekolah, atau hanya keputusan sepihak dari panitia internal.
“Jangan sampai masyarakat bingung membedakan mana kebijakan resmi, mana hanya inisiatif oknum. Jika terbukti memberatkan, tentu harus ditindak,” tegas Helmi.
DPRD, lanjut Helmi, membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan terkait acara perpisahan. Ia memastikan pihaknya siap memanggil semua yang terlibat jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kalau memang ada laporan, kami akan segera panggil pihak-pihak terkait. Ini menyangkut keadilan dan kenyamanan warga Samarinda,” pungkasnya.(adv)
