Aktivis Kukar Soroti Penerapan Fuel Card, Muhammad Hasbi Minta Pemkab dan Polres Ketatkan Pengawasan
KABARBORNEO.ID – Penerapan sistem Fuel Card yang digadang-gadang akan menjadi solusi memberantas mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Timur (Kaltim) nyatanya belum memberikan dampak pasti.
Di Kutai Kartanegara (Kukar) khususnya, diduga masih ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak taat menerapkan sistem pengisian BBM dengan mendata nomor plat kendaraan itu.
Hal ini pun mendapat sorotan dari aktivis Kukar, Muhammad Hasbi. Ia mengatakan, masih melihat kendaraan mengisi BBM solar subsidi dengan volume yang sangat besar. “Seperti yang terjadi di SPBU Jalan Soekarno Hatta,” ujarnya, Minggu (11/11/2022).
Hasbi menyayangkan, hal tersebut berdampak pada masyarakat terkhusus masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai sopir truk.
“Tak jarang masyarakat tidak bisa mendapatkan solar walaupun sudah mengantri berhari-hari. Hal ini disebabkan mafia solar yang mengambil solar dengan volume yang sangat besar untuk mengambil keuntungan sendiri,” katanya.
Sebab itu, melalui Aliansi Sopir Truk Kutai Kartanegara menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan Polres Kukar agar tidak hanya bisa mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM solar bersubsidi.
“Tapi juga harus siap mengawasi kebijakan tersebut dan mengusut terkait permasalahan ini, sebab hal demikian tentunya menyangkut perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (tim redaksi)
