Peristiwa

Selain Transparansi Dana, Komisi II DPRD Kaltim Juga Soroti Pentingnya SDM Yang Berkualitas

KABARBORNEO.ID – Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Mendapat sorotan dari Ketua Komisi II DPRD Kaltm Nidya Listiyono.

Dengan mengundang direksi RSUD AWS guna membahas transparansi pengelolaan dana di Kalimantan Timur, Merupakan bentuk tanggung jawab Komisi II dalam mengawasi pendapatan asli daerah (PAD) dan aset daerah.

“Pengelolaan belanja umum daerah di Kaltim harus transparan dan dapat diakses masyarakat,” ucapnya, Kamis (26/10/2023).

Dalam pertemuan tersebut, juga membahas  kasus-kasus seperti penggelapan dana TPP di rumah sakit tersebut hingga hal-hal yang perlu diantisipasi bersama.

Serta dirinya juga mengungkapkan niatnya mengundang Komisi IV, yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Namun, pertemuan itu harus tertunda karena jadwal yang padat.

Selain menekankan pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat. Pria akrab disapa Tiyo juga meminta data pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium yang ada di Kaltim.

BACA JUGA :  Awas Baper..! Berikut Sinopsis Stand By Me Doraemon 2 yang Tayang di bioskop hari ini

Pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, terlebih dalam pengelolaan rumah sakit, juga jadi sorotan nya.

Tiyo mendorong agar meningkatkan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan yang baik, karena menurutnya selain peralatan medis yang canggih, SDM yang berkualitas juga sangat dibutuhkan.

Tiyo berharap masyarakat Kaltim mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di sana tanpa perlu pergi ke daerah lain, melihat rumah sakit di Kaltim merupakan salah satu rumah sakit terlengkap di Indonesia.

Tidak lupa dirinya juga menekankan perlunya mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan menggunakan teknologi seperti sistem cashless. Termasuk sistem manajemen yang baik dalam rumah sakit, termasuk sistem manajemen informasi, layanan medis, dan keuangan.

“Kami berkomitmen terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah, hal itu demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (ADV/DPRDKALTIM)

Related Articles

Back to top button