oleh

Kaltim Blackout, Seno Aji Beri Saran ke PLN

KABARBORNEO.ID, SAMARINDA – Kaltim Blackout yang terjadi pada kamis (27/5/2021) cukup menghebohkan jagat maya dan seluruh masyarakat Kalimantan. Blackout atau pemadaman total terjadi di sistem Mahakam dan Sistem Barito yang melayani sebagian besar pelanggan PT PLN Persero di tiga Provinsi yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kejadian yang menggemparkan itu tak luput dari  sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim , Seno AJi. . Kala itu, pihaknya telah meminta PLN untuk mempercepat penanganan blackout total.

Namun karena bersifat teknis, maka para legislator dan Pemprov Kaltim hanya mampu meminta untuk perbaikan kerusakan gardu listrik yang bermasalah.

“Memang ini disayangkan. Tapi karena sifatnya accident, PLN juga tidak bisa disalahkan. Syukur Alhamdulillah mereka mengerti dan segera melakukan perbaikan itu,” ungkapnya kepada awak media belum lama ini.

Untuk ke depannya, politisi dari Fraksi Gerindra itu memberi usulan kepada PLN agar jaringan listrik tidak menjadi 1 jalur. Agar pemadaman listrik tak merembet ke daerah lainnya. Dia juga meminta untuk operasional PLTU Tanjung Batu bisa lebih maksimal. Alasannya agar kebutuhan pasokan listrik di Kaltim bisa terpenuhi.

BACA JUGA :  Terkait Perda Penyertaan Modal, Veridiana Huraq Wang : Komisi Dua Akan Surati Pimpinan

“Jadi jika Balikpapan blackout apakah bisa diputus antara Balikpapan dan Samarinda. Sehingga pemadaman listrik tidak menjalar juga ke Kukar dan Samarinda,” Kata Seno.

Bicara soal pernyataan PLN pusat yang mengatakan bahwa tak akan membangun PLTU sampai 2030 mendatang, hal tersebut masih sebatas wacana. Terlebih, masih banyak daerah di Kaltim khususnya pedalaman yang belum dialiri listrik. Meski begitu, Kaltim pun kini tengah mengalami surplus daya listrik.

“Jadi belum resmi mereka mengatakan PLTU tidak akan dibangun, tapi ada studi dulu. Surplusnya berapa persen dan apakah semua daerah teraliri listrik, saya pikir ini bagus,” tambahnya.

Tahun-tahun yang akan datang Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara, Seno mengatakan jumlah pasokan listrik saat ini belum cukup demi penerangan IKN, sehingga harus dianalisa.

“Itu yang sedang dianalisa PLN, apakah perlu ditambah PLTU sehingga bisa menyuplai IKN nantinya. Jadi belum dilakukan keputusan penghentian pembangunan PLTU,” tutup seno. (Redaksi KabarBorneo)

Berita Terkait